Perjanjian B2B: Klausul yang Sering Diabaikan dan Paling Sering Menjadi Sumber Sengketa

Klausul Pembatasan Tanggung Gugat

Limitation of liability adalah klausul yang membatasi jumlah maksimum ganti rugi yang dapat dituntut oleh salah satu pihak. Tanpa klausul ini, sebuah kesalahan kecil secara operasional bisa berujung pada tuntutan yang nilainya jauh melampaui nilai kontrak itu sendiri.

Biasanya batas tanggung gugat ditetapkan setara dengan nilai kontrak yang telah dibayarkan dalam periode tertentu. Klausul ini melindungi kedua belah pihak dan mencegah satu insiden kecil menghancurkan keberlangsungan hubungan bisnis.

Force Majeure yang Terlalu Umum

Hampir semua perjanjian bisnis memiliki klausul force majeure, namun kebanyakan terlalu umum sehingga tidak berguna ketika benar-benar dibutuhkan. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran nyata betapa pentingnya mendefinisikan secara spesifik peristiwa apa saja yang dikategorikan sebagai force majeure dan apa konsekuensi hukumnya.

Klausul force majeure yang baik harus menetapkan kewajiban notifikasi, batas waktu yang masuk akal untuk pemulihan, dan mekanisme terminasi jika keadaan kahar berlangsung terlalu lama.

Ketentuan Perubahan Lingkup Kerja

Change order atau perubahan lingkup kerja adalah sumber sengketa yang sangat umum dalam proyek B2B. Klien meminta perubahan di luar scope awal, vendor melaksanakannya tanpa konfirmasi tertulis, kemudian ketika tagihan tambahan muncul terjadi perselisihan apakah perubahan tersebut sudah disepakati atau belum.

Kontrak yang baik harus mengatur secara eksplisit prosedur untuk perubahan lingkup kerja: bagaimana permintaan perubahan diajukan, bagaimana biaya tambahan disetujui, dan siapa yang berwenang memberikan persetujuan yang mengikat dari masing-masing pihak.

Hak Kekayaan Intelektual atas Hasil Kerja

Siapa yang memiliki hak atas output yang dihasilkan dalam proyek kerja sama? Pertanyaan ini sering tidak dijawab secara eksplisit dalam kontrak, dan ketika bisnis berkembang pertanyaan ini bisa menjadi sumber sengketa yang serius.

Terutama dalam proyek yang melibatkan pengembangan produk, konten, atau teknologi, kepemilikan HKI harus diatur dengan jelas sejak awal. Apakah seluruh hak beralih ke klien setelah pembayaran, apakah vendor masih memiliki hak untuk menggunakan metodologi yang sama untuk klien lain, dan bagaimana dengan hak atas karya turunan.