Analisis hukum bisnis dan kepatuhan regulasi terbaru untuk praktisi. Panduan praktis berbasis regulasi Indonesia yang berlaku.
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Hubungan kerja dengan PRT kini wajib didasarkan pada perjanjian tertulis. Inilah implikasinya bagi bisnis dan pemberi kerja perseorangan.
Baca Selengkapnya → Regulasi Aktif Kepatuhan DigitalSejak Desember 2023, setiap pelaku usaha yang menggunakan AI wajib memiliki kebijakan internal mengenai data dan etika.
Baca Selengkapnya → UU PDP Kepatuhan Data PribadiSetiap vendor yang memproses data pengguna Anda wajib terikat dalam Data Processing Agreement yang memadai.
Baca Selengkapnya → UU PDP Kepatuhan Data PribadiSetiap kali Anda menggunakan vendor cloud atau CRM asing, data pengguna Indonesia bisa tersimpan di luar negeri. Ini kewajiban hukumnya.
Baca Selengkapnya → UU PDP Kepatuhan DigitalKebijakan privasi yang copy-paste dari internet bukan hanya tidak efektif secara hukum, tetapi bisa menciptakan kewajiban yang tidak Anda sadari.
Baca Selengkapnya → Kepatuhan Data PribadiBanyak perusahaan baru menyadari kewajiban DPIA setelah terkena sanksi. Pelajari kapan penilaian dampak ini wajib dilakukan.
Baca Selengkapnya → Paling Relevan Hukum StartupSebagian besar konflik co-founder yang menghancurkan startup sebenarnya bisa dicegah dengan satu dokumen. Inilah yang harus ada sebelum Anda mulai membangun bersama.
Baca Selengkapnya → Hukum Aset DigitalTransaksi kripto tanpa perjanjian tertulis adalah risiko hukum yang nyata, terutama ketika harga bergerak tajam dan salah satu pihak ingkar.
Baca Selengkapnya → Hukum BisnisNDA dan MoU sering digunakan bergantian padahal keduanya memiliki fungsi dan konsekuensi hukum yang sangat berbeda.
Baca Selengkapnya → Hukum KetenagakerjaanSalah memilih antara PKWT dan PKWTT bisa berujung pada kewajiban pesangon yang tidak diantisipasi dan sengketa ketenagakerjaan yang mahal.
Baca Selengkapnya → Hukum BisnisKontrak B2B yang terlihat lengkap sering melewatkan klausul yang justru paling relevan ketika hubungan bisnis memburuk.
Baca Selengkapnya → Hukum TeknologiScope creep, kepemilikan kode yang tidak jelas, dan acceptance testing yang tidak terdefinisi adalah sumber sengketa paling umum dalam proyek software.
Baca Selengkapnya → Hukum KetenagakerjaanKaryawan yang pergi membawa klien atau membangun perusahaan pesaing adalah risiko nyata yang bisa dimitigasi sejak awal.
Baca Selengkapnya → Hukum BisnisKerja sama bagi hasil yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan adalah sumber sengketa bisnis yang paling umum di Indonesia.
Baca Selengkapnya → Properti KomersialPerjanjian sewa yang lemah bisa membuat bisnis Anda digusur sewaktu-waktu atau terjebak dengan ketentuan yang merugikan.
Baca Selengkapnya → Strategi Bisnis DigitalStrategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia menentukan ke mana regulasi dan insentif pemerintah akan mengalir selama dua dekade ke depan.
Baca Selengkapnya → Risiko HukumDari denda hingga gugatan class action. Gambaran nyata konsekuensi hukum yang dihadapi perusahaan setelah insiden kebocoran data.
Baca Selengkapnya → Regulasi 2026 Kepatuhan DigitalPP baru mewajibkan platform digital melindungi pengguna di bawah 18 tahun. Perusahaan punya dua tahun untuk menyesuaikan diri.
Baca Selengkapnya →