PKWT vs PKWTT: Perbedaan dan Risiko Hukum yang Harus Dipahami Setiap Pengusaha

Definisi dan Batasan PKWT

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah kontrak kerja yang memiliki batas waktu yang jelas. Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan Indonesia, PKWT hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara, musiman, atau terkait dengan proyek tertentu yang memiliki waktu penyelesaian yang dapat diperkirakan.

PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus yang menjadi inti kegiatan usaha. Pelanggaraan ketentuan ini menyebabkan PKWT berubah menjadi PKWTT secara otomatis berdasarkan hukum, terlepas dari apa yang tertulis dalam kontrak.

Kapan PKWTT Menjadi Kewajiban

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah kontrak kerja tanpa batas waktu, yang memberikan karyawan status karyawan tetap. PKWTT wajib digunakan untuk posisi yang merupakan bagian dari kegiatan inti usaha dan tidak memiliki batasan waktu penyelesaian yang jelas.

PKWT yang digunakan melebihi batas waktu yang diizinkan, atau yang diperbarui melebihi ketentuan yang berlaku, juga akan berubah status menjadi PKWTT. Ini adalah jebakan yang paling sering tidak disadari oleh pengusaha yang memperbarui kontrak karyawan berkali-kali tanpa mengubah statusnya.

Konsekuensi Finansial Salah Pilih

Perbedaan paling signifikan antara keduanya terletak pada kewajiban saat hubungan kerja berakhir. Karyawan dengan status PKWTT yang di-PHK berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku. Nilainya bisa sangat signifikan untuk karyawan dengan masa kerja panjang.

Jika pengusaha mengira seorang karyawan berstatus PKWT namun secara hukum sudah beralih menjadi PKWTT, pemutusan hubungan kerja bisa berujung pada gugatan yang menuntut pembayaran seluruh hak pesangon yang seharusnya diberikan.

Perubahan Regulasi Pasca UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya membawa beberapa perubahan dalam ketentuan PKWT, termasuk penambahan kompensasi bagi karyawan PKWT yang kontraknya berakhir. Ini adalah biaya tambahan yang perlu diantisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia.

Pengusaha yang belum memperbarui template kontrak kerjanya sejak sebelum berlakunya UU Cipta Kerja berpotensi menggunakan format yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan terkini, yang bisa menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi sengketa.